Wamenperin: Kerja Sama BRICS Momentum Tepat Hadapi Transformasi Industri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- XIAMEN -- Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Republik Indonesia (RI), Faisol Riza, menekankan pentingnya kerja sama negara-negara BRICS dalam menghadapi transformasi industri global. Ia menilai Forum BRICS PartNIR berlangsung pada momentum yang tepat di tengah digitalisasi, transisi hijau, serta perubahan rantai nilai internasional.

Faisol hadir di Xiamen, China, pada 16 September 2025 mewakili Menteri Perindustrian (Menperin) RI dalam BRICS PartNIR Opening Ceremony. Acara ini bagian dari rangkaian BRICS Forum on Partnership on New Industrial Revolution (PartNIR) 2025 yang mengusung tema “Unlocking the Potential of BRICS Cooperation for Inclusive and Sustainable Industrialization”. Kehadiran Indonesia menjadi wujud komitmen pemerintah memperkuat kerja sama internasional, membuka peluang investasi, kolaborasi teknologi, sekaligus memperluas akses pasar global bagi produk manufaktur nasional.

"Kerja sama BRICS PartNIR hadir pada waktu yang tepat sekaligus semakin penting," ujar Faisol dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Wamenperin menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum ini oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT). Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan visi pembangunan industri Indonesia.

Ia menegaskan, bagi Indonesia, keterlibatan dalam forum BRICS PartNIR memiliki arti strategis. Apalagi, Indonesia telah memiliki peta jalan Making Indonesia 4.0 untuk memperkuat daya saing industri manufaktur, mempercepat adopsi digital, dan membangun perekonomian berbasis inovasi.

Faisol juga menyinggung komitmen negara-negara BRICS yang dituangkan dalam Deklarasi Rio de Janeiro pada awal tahun ini. Menurutnya, seruan memperkuat kerja sama Global South demi tata kelola dunia yang inklusif dan berkelanjutan sangat relevan dengan arah kebijakan Indonesia.

"Industrialisasi harus berjalan beriringan dengan inklusivitas, keadilan, dan keberlanjutan, sekaligus memastikan suara negara berkembang ikut menentukan masa depan industri dan rantai pasok global,” tutur Wamenperin.

Faisol menyampaikan, sektor industri manufaktur masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Pada triwulan II 2025, industri manufaktur nonmigas tumbuh 5,60 persen secara tahunan, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen. Dengan kontribusi 16,92 persen terhadap PDB nasional, sektor manufaktur terus menjadi pilar penting pembangunan ekonomi nasional.

Wamenperin juga memaparkan arah kebijakan industri nasional melalui Strategi Baru Industri Nasional (SBIN) yang berlandaskan empat pilar utama. Pertama, percepatan hilirisasi sumber daya alam, khususnya nikel, tembaga, dan bauksit, untuk menghasilkan produk bernilai tambah tinggi yang memperkuat daya saing ekspor sekaligus menarik investasi.

Kedua, pengembangan industri hijau sejalan dengan target nasional net zero emission 2060. Upaya ini diwujudkan melalui transisi energi bersih, praktik ekonomi sirkular, dan pembangunan kawasan industri rendah karbon.

Ketiga, digitalisasi industri melalui Making Indonesia 4.0, dengan adopsi teknologi Industri 4.0 untuk memperkuat inovasi, produktivitas, dan daya saing manufaktur.

Keempat, penguatan sumber daya manusia industri berbasis kompetensi. Pemerintah terus berinvestasi pada pendidikan vokasi dan platform pembelajaran digital untuk menghasilkan SDM industri yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi perubahan.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII), Tri Supondy, menambahkan, Indonesia juga terus mendorong pengembangan ekosistem industri digital yang tangguh, riset material maju, serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Upaya ini ditujukan untuk membangun industri masa depan yang mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, menurunkan emisi karbon, dan memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kolaborasi dengan negara-negara BRICS akan mempercepat riset, inovasi, dan berbagi pengetahuan dalam mendukung transformasi industri global menuju ekonomi hijau dan inklusif,” ujarnya.

Dalam forum BRICS kali ini juga dibahas pentingnya sektor farmasi dan alat kesehatan. Dirjen KPAII menyatakan sektor tersebut sangat vital bagi kesejahteraan publik sekaligus mendorong inovasi industri.