Komisi I Sorot Fotografer 'Ngamen': Berpotensi Langgar Hak Privasi, Harus Dialog

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyorot fenomena fotografer ‘ngamen’ di jalanan yang memotret pelari hingga pesepeda tanpa izin. Menurutnya, kegiatan itu berpotensi melanggar hak privasi subjek yang dipotret.

Dave pun menilai harus ada edukasi kepada para fotografer itu agar memahami bahwa apa yang mereka lakukan melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

“Ketika wajah seseorang menjadi objek yang dapat dikenali dan dikaitkan dengan identitasnya, maka potensi pelanggaran terhadap hak privasi sangat nyata,” ucap Dave saat dihubungi, Selasa (28/10).

“Karena itu, edukasi terhadap komunitas fotografer menjadi langkah penting dan mendesak. Mereka perlu memahami bahwa ruang publik bukanlah ruang bebas dari tanggung jawab moral. Perlu ada kesadaran bahwa setiap individu memiliki hak untuk tidak diabadikan tanpa izin, terlebih jika hasilnya berpotensi disalahgunakan,” tambahnya.

Dave pun menilai perlu adanya dialog antara para fotografer dan pemerintah untuk menyusun pedoman etik memotret di jalanan.

“Komisi I DPR RI mendorong agar ada dialog terbuka antara komunitas fotografi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun pedoman etik yang jelas,” ucap Dave.

“Selain itu, penguatan literasi digital dan etika visual di masyarakat luas juga menjadi bagian dari upaya kolektif menjaga ruang publik yang sehat dan saling menghormati,” tambahnya.

Dave menyebut memahami seni seperti fotografi memang lah sebuah bentuk kebebasan berekspresi. Namun, harus diiringi dengan penghormatan terhadap ruang privasi individu.

“Kami percaya bahwa seni dan kebebasan berekspresi harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak individu. Ruang publik yang dinamis tetap harus menjadi ruang yang aman bagi semua,” ucap Dave.

Komisi I, menurut Dave tak bisa membenarkan kegiatan para fotografer ‘ngamen’ yang memotret individu tanpa izin, apalagi dikomersialkan.

“Secara etis, memotret seseorang tanpa sepengetahuan dan persetujuan, apalagi dalam konteks yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman atau bahkan eksploitasi, jelas tidak dapat dibenarkan,” ucap Dave.

“Apalagi jika foto tersebut digunakan untuk kepentingan komersial atau disebarluaskan tanpa kendali,” tambahnya.

Dave menjelaskan bahwa memang belum ada aturan yang merinci soal fotografi di jalanan. Meski begitu, kegiatan mereka berpotensi melanggar UU Perlindungan Data Pribadi.

“Secara hukum, Indonesia memang belum memiliki regulasi spesifik yang mengatur secara rinci soal fotografi jalanan dan privasi visual di ruang publik,” ucap Dave.

“Namun, prinsip perlindungan data pribadi dan hak atas privasi individu sudah diakui dalam berbagai instrumen hukum, termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” tambahnya.