Dedi Mulyadi Hentikan Sementara 25 Tambang di Jabar, Ini Reaksi Bahlil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dirinya belum mengetahui ihwal penghentian sementara 26 tambang di Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. Diketahui penutupan puluhan tambang itu memicu aksi warga.

“Saya belum tahu, belum baca,” ucap Bahlil ketika dijumpai di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Pernyataan tersebut terkait dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menutup sementara tambang di Parung Panjang. Penutupan itu tertuang dalam surat bernomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025.

Penutupan sementara tambang Parung Panjang dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 144/HUB.01.01.01/PEREK tentang Pengaturan Pembatasan Kegiatan Tambang dan Operasional Angkutan Barang di Wilayah Kecamatan Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg Kabupaten Bogor pada 19 September 2025.

Adapun pelaksanaan tata kelola kegiatan tambang termasuk rantai pasok masih belum sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam SE dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penutupan tambang sementara dilakukan sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.

Penutupan tambang tersebut lantas memicu aksi unjuk rasa, yang berlangsung di pertigaan Pasar Lebakwangi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin 29 September. Dedi Mulyadi lantas menegaskan, kebijakan penutupan diambil untuk melindungi keselamatan warga, mempertimbangkan jumlah korban jiwa, serta merespon kerusakan infrastruktur akibat lalu-lalang truk tambang.

“Yang meninggal sudah hampir 115 orang, yang luka lebih dari 150 orang. Infrastruktur rusak. Kenapa pada waktu ada yang meninggal, infrastruktur rusak, tidak ada yang demo? Yang demo siapa? Yang demo pasti yang berkepentingan terhadap siklus ekonominya,” ujar Dedi.

Dedi juga mendorong para pengusaha tambang untuk ikut bertanggung jawab dalam pembangunan jalan khusus angkutan tambang agar dampaknya tidak terus ditanggung warga.

“Ekonomi harus jalan, rakyat harus dilindungi, infrastruktur harus baik,” kata Dedi.

sumber : Antara