OJK Bentuk Departemen Perbankan Syariah dan UMKM Mulai 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan bahwa pihaknya tengah membentuk satuan kerja baru, yakni Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Departemen ini ditargetkan berdiri pada 1 Januari 2026.

Mahendra menyatakan, upaya tersebut merupakan bentuk komitmen pihaknya dalam mengakselerasi pertumbuhan ekosistem keuangan syariah nasional sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Per 1 Januari 2026 ini akan berdiri satuan kerja baru di OJK, Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah dan UMKM, serta penguatan-penguatan satker (satuan kerja) dan unit kerja keuangan syariah di bidang lainnya,” ujarnya di Jakarta, Senin.

Mahendra menuturkan, sebelumnya fungsi pengaturan dan pengembangan perbankan syariah masih menjadi tanggung jawab satuan kerja yang menangani perbankan secara umum.

Dengan adanya pemisahan tersebut, ia berharap ekosistem keuangan syariah dapat dibangun dengan lebih cepat dan tangguh, mengingat Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan adanya ketimpangan yang jauh antara tingkat literasi dan tingkat inklusi keuangan syariah.

Ia mengatakan, hasil tersebut berbeda dengan sektor keuangan konvensional yang memiliki tingkat inklusi yang lebih tinggi daripada tingkat literasinya.

“Untuk keuangan syariah justru angka literasinya yang jauh lebih tinggi daripada inklusinya. Literasinya mencapai 43,42 persen tapi inklusinya masih 12-13 persen. Jadi, jauh sekali perbedaannya,” kata Mahendra.

sumber : ANTARA