Tragedi Pilu Siswa SD Bunuh Diri: Ketika Buku dan Pena Lebih Mahal dari Nyawa

Kamis (29/1/2026) sekitar pukul 12.30 WITA, langit duka menyelimuti kita sebagai anak bangsa. Sebuah tragedi pilu yang menyayat rasa kemanusiaan kita terjadi di Desa Naruwolo, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur.

Seorang pelajar Sekolah Dasar berusia 10 tahun diduga mengakhiri hidupnya karena tidak dibelikan buku dan pena untuk keperluan sekolah, sebuah kebutuhan yang bagi sebagian besar dari kita terasa sepele, namun baginya menjadi tembok terakhir yang tak mampu ia lewati.

Anak itu ditemukan dalam kondisi tergantung di pohon cengkeh, tak jauh dari rumah mungil berdinding bambu tempat ia tinggal bersama sang nenek. Sebuah potret nyata tentang kemiskinan yang senyap, menahun, dan tak pernah benar-benar didengar.

Tragedi yang menimpa anak itu bukan sekadar kisah duka satu keluarga miskin di sudut timur Indonesia. Ia adalah potret telanjang ketimpangan struktural dan kemiskinan yang bekerja secara kejam di ruang batin seorang anak. Ia menanamkan rasa malu, rasa bersalah, dan perasaan tidak layak untuk bermimpi.

Lebih jauh, tragedi ini membuka tabir sebagaimana dikemukakan Johan Galtung tentang kemiskinan sebagai kekerasan struktural. Tak ada pelaku yang memukul atau melukainya secara fisik, tetapi sistem yang membiarkan anak hidup tanpa jaminan kebutuhan dasar pendidikan telah melakukan kekerasan dalam bentuk paling sunyi dan paling mematikan. Ini bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan kegagalan kolektif kita melindungi dunia batin anak-anak miskin dari tekanan yang tak manusiawi.

Peristiwa ini terlalu menyakitkan untuk sekadar diletakkan sebagai tragedi keluarga miskin di daerah terpencil. Ia adalah alarm keras tentang masih rapuhnya fondasi keadilan sosial dan pendidikan di Indonesia. Tragedi tersebut bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan potret dari problem struktural yang telah lama kita kenal, namun kerap kita abaikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur masih termasuk yang tertinggi secara nasional. Pada 2024–2025, persentase penduduk miskin di provinsi ini berada di kisaran dua digit, jauh di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, data Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa angka putus sekolah di wilayah timur Indonesia masih relatif tinggi, dengan faktor ekonomi sebagai penyebab utama.

Dalam kajian pendidikan kritis, pendidikan yang tidak disertai keadilan sosial justru berpotensi menjadi ruang reproduksi ketimpangan. Sekolah yang mengasumsikan semua murid memiliki kemampuan ekonomi yang sama, tanpa mekanisme empati dan perlindungan, secara tak sadar menyingkirkan mereka yang paling rentan.

Lebih jauh, kemiskinan dalam kasus ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga psikologis. Anak seusia itu seharusnya berada dalam fase tumbuh kembang yang aman dan penuh harapan. Namun kemiskinan yang berkepanjangan sering melahirkan tekanan batin, rasa bersalah, dan ketakutan menjadi beban bagi keluarga. Inilah yang oleh banyak ilmuwan sosial disebut sebagai kemiskinan yang melukai martabat.

Ironisnya, semua ini terjadi di tengah optimisme pembangunan sumber daya manusia dan berbagai program peningkatan kualitas pendidikan yang terus dikampanyekan. Tragedi tersebut seolah menegaskan jurang antara narasi kebijakan di pusat dan realitas hidup di pinggiran. Negara tampak hadir dalam regulasi dan anggaran, tetapi sering kali absen dalam menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Dalam konteks inilah, tragedi itu harus dibaca sebagai kegagalan kolektif. Bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk melakukan koreksi mendasar. Pendidikan yang berkeadilan menuntut lebih dari sekadar alokasi anggaran; ia membutuhkan kepekaan sosial, kebijakan afirmatif, dan keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya.

Konstitusi kita sesungguhnya telah memberi arah yang sangat jelas. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan negara wajib membiayainya. Amanat ini tidak boleh direduksi menjadi sekadar pemenuhan administratif, melainkan harus diterjemahkan sebagai tanggung jawab moral untuk memastikan tak satu pun anak kehilangan harapan karena kemiskinan.

Tragedi ini adalah pengingat pahit bahwa cita-cita “mencerdaskan kehidupan bangsa” belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Jika seorang anak masih bisa kehilangan nyawanya hanya karena tak mampu membeli buku dan pena, maka tugas besar kita sebagai bangsa belum selesai.