KPPN Manokwari Sosialisasikan PMK No. 84 Tahun 2025 Terkait Anggaran

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI, – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari mengadakan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2025 yang mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran untuk pekerjaan yang belum diselesaikan hingga akhir tahun. Sosialisasi ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan tertib administrasi keuangan negara di setiap satuan kerja.

Menurut Arian Dwi Purwanto, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Manokwari, regulasi ini memberikan kepastian hukum dan mencegah permasalahan administrasi serta potensi temuan pemeriksaan. Setiap satuan kerja pengelola APBN perlu memahami mekanisme pemanfaatan rekening penampungan akhir tahun anggaran (RPATA) untuk pekerjaan kontraktual yang diperkirakan selesai antara 23-31 Desember.

RPATA memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penampungan dana kontraktual yang selesai di akhir tahun dan memberikan kesempatan hingga 90 hari setelah 31 Desember dengan syarat progres fisik mencapai 75 persen. Dana tersebut akan ditempatkan di Bank Indonesia dan dicairkan setelah pekerjaan selesai berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga bisa mencegah konsekuensi hukum.

Apabila pekerjaan tersebut adalah bagian dari program prioritas nasional, maka dapat langsung mengajukan ke rekening penampungan akhir tahun anggaran, tambah Arian.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara