Disperkim Makassar Minta Warga Laporkan Fasum Perumahan Belum Diserahkan

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Kota Makassar mengimbau warga perumahan untuk melaporkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang belum diserahkan ke pemerintah. Langkah ini penting agar fasilitas tersebut bisa dijaga dengan baik.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar, Mahyuddin, mengungkapkan bahwa perawatan fasum dan fasos hanya dapat dilakukan jika pengembang telah menyerahkan fasilitas tersebut kepada pemerintah secara sah. "Kami tidak bisa melakukan perawatan fasum fasos yang belum diserahkan secara sah oleh pengembang karena itu bertentangan secara hukum," ujarnya dalam acara sosialisasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2023 mengenai pengelolaan sarana dan prasarana utilitas umum perumahan.

Sejumlah kawasan seperti di Kecamatan Mamajang, Mariso, dan Tamalate diidentifikasi memiliki banyak perumahan yang belum menyerahkan fasum dan fasos. Masalah ini tidak hanya disebabkan oleh kelalaian administratif, tetapi juga lemahnya transparansi dari pihak pengembang. "Warga salah satu pihak yang dirugikan karena layanan publik yang harusnya didapatkan warga setelah membayar pajak, ternyata tidak dapat menikmati itu karena fasum dan fasosnya belum diserahkan ke pemerintah," kata Mahyuddin.

Pemerintah Kota Makassar telah meluncurkan aplikasi layanan "Lontara Plus" yang memungkinkan warga melaporkan pengembang bermasalah langsung kepada dinas dan DPRD. "Semua laporan masuk ke sistem dan dapat dipantau secara terbuka. Tidak ada lagi alasan laporan masyarakat diabaikan," tambahnya. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkot Makassar dalam membangun tata kelola perumahan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Anggota DPRD Makassar, Arifin Majid, menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap pengembang yang menahan fasum dan fasos. "Ini bukan sekadar kesalahan administratif, tapi pelanggaran terhadap hak publik. Jika ada indikasi pengalihan lahan fasum atau manipulasi dokumen, kami siap mendorong audit dan langkah hukum," tegasnya.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara