Dasco: Revisi KUHAP Harus Segera Selesai Supaya RUU Perampasan Aset Bisa Dibahas

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan Komisi III DPR perihal batas waktu penyelesaian revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Menurut politikus Partai Gerindra ini, KUHAP harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum parlemen bisa memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset.

“Kami sudah sampaikan kepada pimpinan Komisi III bahwa sudah ada batas limit yang mesti kami selesaikan karena partisipasi publiknya sudah banyak dan sudah cukup lama,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 3 September 2025. 

Dasco menjelaskan, RUU Perampasan Aset berkelindan dengan sejumlah produk legislasi lain. Aturan yang berkaitan dengan RUU Perampasa...