Indeks Integritas Provinsi Kalsel Merah

Indeks SPI Provinsi Kalimantan Selatan paling rendah untuk 14 Pemda di Kalsel dan salah satu terendah secara nasional.(MI/Denny Susanto)

INDEKS Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Provinsi Kalimantan Selatan paling rendah untuk 14 Pemda di Kalsel dan salah satu terendah secara nasional. Indeks SPI Kalsel tercatat 64,15 atau berstatus rentan korupsi (merah) jauh dibawah indeks SPI nasional 71,53.

Rapor merah indeks SPI Provinsi Kalsel ini diungkapkan Agung Yudha Wibowo, Plt Deputy Bidang Koordinasi dan Suvervisi KPK pada pembukaan Pelatihan Integritas Sektor Eksekutif dan Legislatif di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel, Rabu (29/10) di Banjarmasin.

"Provinsi Kalsel berstatus rentan korupsi dengan indeks SPI paling rendah dari 14 Pemda di Kalsel yaitu 64,15. Ini harus menjadi peringatan, masih ada waktu hingga akhir tahun untuk memperbaiki indeks SPI dari merah menjadi kuning," tegas Agung sembari mengingatkan jika masih tetap merah maka harus bersiap-siap akan banyak pemeriksaan bahkan sampai penindakan di lapangan tidak hanya oleh KPK tetapi juga lembaga penegakan hukum lainnya.

Selain Provinsi Kalsel daerah lain yang indeks SPI nya merah yaitu Kabupaten Tabalong, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan Tanah Bumbu. Daerah paling tinggi indeks SPI di Kalsel yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan indeks 79.

Dalam paparan di depan Gubernur, Wakil Gubernur dan jajaran SKPD serta Ketua dan anggota DPRD Kalsel yang menjadi peserta pelatihan,  Agung membeberkan jika berbicara soal korupsi maka ada dua hal yaitu faktor lingkungan dan manusia itu sendiri.  Agung menyoroti kondisi anomali dimana Kalsel yang memiliki kekayaan SDA berlimpah, keanekaragaman hayati, nilai religius, kawasan industri baru serta kumpulan pemodal besar namun praktek korupsi masih marak terjadi.

Hal ini juga berpengaruh pada kondisi kemiskinan dan kerusakan lingkungan. "Ini suatu hal yang lucu, Kalsel daerah yang kaya sumber daya alam tetapi masyarakat di sekitar tambang hidup miskin, lingkungannya rusak, daerah lumbung energi tetapi masih sering mati lampu," ujar Agung.

Gubernur Kalsel, Muhidin, mengakui rendahnya indeks SPI daerah yang dipimpinnya dan berharap melalui pelatihan yang diselenggarakan KPK ini dapat membantu upaya Pemprov Kalsel meningkatkan integritas dan memberantas korupsi. "Lewat pelatihan ini supaya ditekankan kepada pemerintah provinsi maupun DPRD bagaimana untuk menyikapi rapor merah supaya nanti bisa menjadi kuning atau hijau," tutur Muhidin.

Dirinya juga menyinggung masalah tata kelola keuangan daerah yang dianggap mengendapkan dana APBD di bank daerah oleh kementerian. Termasuk masalah ratusan temuan dan rekomendasi BPK yang deadline penyelesaiannya pada Desember mendatang. (E-2)