Uni Eropa Potong Dukungan untuk Ukraina, Program Bantuan Terancam Dihentikan

Ilustrasi.(AFP/JOHN THYS)

KOMISI Eropa mengumumkan rencana pemotongan dukungan keuangan bagi Ukraina yang tengah menghadapi invasi Rusia. 

Pada Jumat (25/7), Uni Eropa (UE) menyampaikan bahwa dana dalam program Fasilitas Ukraina akan dikurangi dari €4,5 miliar (sekitar Rp85 triliun) menjadi €3,05 miliar (sekitar Rp57 triliun). Pengurangan ini didasarkan pada kegagalan Kyiv memenuhi komitmen reformasi antikorupsi.

Sementara itu, Ukrainskaya Pravda melaporkan bahwa program bantuan tersebut, bersama dengan mekanisme pendanaan lainnya seperti Pinjaman ERA, saat ini secara de facto telah dibekukan. Akibatnya, nasib pendanaan sebesar US$60 miliar (sekitar Rp982 triliun) kini berada dalam ketidakpastian.

Media Jerman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) mengungkapkan bahwa Komisi Eropa telah mengirimkan surat peringatan kepada pemerintah Ukraina terkait potensi penangguhan bantuan. 

FAZ menyebut ini sebagai campur tangan terbesar dalam urusan sistem antikorupsi Ukraina sejak awal.

Langkah UE ini disebut-sebut dipicu oleh penyelidikan yang dilakukan Biro Anti-Korupsi Nasional Ukraina (NABU) terhadap mantan Wakil Perdana Menteri Aleksey Chernyshov, yang dikenal sebagai sekutu politik dan teman dekat Presiden Volodymyr Zelensky. 

Kasus ini menjadi kontroversial setelah Dinas Keamanan Ukraina (SBU) diduga mengambil alih dokumen penyidikan NABU, termasuk yang berkaitan dengan pejabat tinggi yang tengah diperiksa.

NABU dan Kejaksaan Khusus Anti-Korupsi (SAPO), dua lembaga utama dalam pemberantasan korupsi yang dibentuk atas dukungan negara-negara Barat, berada di bawah kewenangan jaksa agung Ukraina. 

Namun, intervensi politik dalam penanganan kasus-kasus korupsi ini menuai kritik tajam dari komunitas internasional.

Presiden Zelensky merespons tekanan internasional dengan menyatakan akan mencabut keputusan yang dianggap menghambat independensi lembaga antikorupsi tersebut. 

Beberapa pejabat dekatnya, termasuk dari Kementerian Pertahanan, dilaporkan terancam menjadi target penyelidikan NABU dan SAPO.

Zelensky berdalih bahwa langkah pemerintahannya bertujuan untuk menghapus pengaruh Rusia dari dalam lembaga-lembaga tersebut. Namun, para pengamat dari Uni Eropa dikabarkan menilai alasan tersebut tidak cukup meyakinkan.

Menanggapi situasi ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menuding bahwa lembaga-lembaga antikorupsi Ukraina sebenarnya diciptakan bukan untuk memberantas korupsi, melainkan sebagai alat negara-negara Barat untuk mengendalikan kebijakan Kyiv. 

Saat ini, Ukraina masih menerima dukungan besar dari negara-negara Barat, termasuk Inggris, Kanada dan Amerika Serikat, dalam menghadapi agresi militer Rusia. (CNBC/Fer)