Rajin Ibadah Tapi Terjerat Korupsi

Dalam sebuah perjalanan, seorang teman—sebut saja Igun (bukan nama sebenarnya)—membuka obrolan,

“Kenapa ya, Mas, orang yang rajin beribadah dan kelihatannya baik malah terjerat kasus korupsi?”

Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi terasa menghantam.

Pertanyaan Igun sebenarnya mewakili kegelisahan banyak orang, termasuk saya. Kita sering terperangah ketika melihat berita di televisi: seorang tokoh yang dikenal dermawan, rajin ke tempat ibadah, bahkan kerap menyelipkan kutipan ayat suci dalam pidatonya, tiba-tiba mengenakan rompi oranye.

Maraknya fenomena rajin ibadah tapi melakukan perbuatan jahat, dapat menyebabkan orang menjadi antipati pada tampilan religius, dan bahkan antipati terhadap agama.

Bukan tanpa alasan, beberapa kasus perbuatan jahat dengan tampilan agamis atau religius menyebabkan orang mengaitkan ke agama atau paham yang dianut pelaku.

Sebagai contoh, kita mungkin pernah mendengar, stigmatisasi negatif dari masyarakat kepada penganut agama atau paham tertentu, akibat perbuatan jahat oknum yang mengatasnamakan agama. Saya pun pernah mendengar, seseorang yang keluar dari agamanya atau pahamnya karena ia merasa malu melihat perbuatan jahat oknum dari agamanya (padahal sepanjang yang saya ketahui agama yang dianutnya adalah agama yang damai dan tidak mengajarkan kejahatan).

Indonesia, dengan Pancasila sebagai kepribadian bangsa, antipati terhadap nilai-nilai ketuhanan dan agama dapat menjadi masalah karena merupakan penggerogotan terhadap jati diri bangsa.

Seorang dokter yang terlatih akan mencari penyebab utama (etiologi) suatu penyakit sehingga dapat memberikan terapi secara tuntas dan tidak sekedar mengatasi keluhan pasien sedangkan sumber penyakitnya masih menggerogoti tubuh

Kembali ke tema, "Rajin Ibadah tapi Terjerat Kasus Korupsi", saya mencoba merenungkan dan mencari jawaban, "apa yang sebenarnya menyebabkan fenomena ini?, apakah sesederhana menyebutnya sebagai kemunafikan?, atau ada hal lain?".

Mungkin dengan mengetahui penyebabnya kita dapat memberikan tatalaksana yang lebih efektif dalam mencegah korupsi.

Berikut beberapa hal yang saya dapatkan didalam pencarian saya.

“Tidak ada sepeser pun uang yang masuk ke kantong saya.”

“Saya tidak mengambil uang itu untuk diri sendiri, melainkan uang tersebut juga untuk kepentingan masyarakat/ kembali ke masyarakat.”

Pernyataan-pernyataan semacam ini kerap muncul dalam pemberitaan kasus korupsi.

Saya melihat bahwa tidak sedikit pelaku yang benar-benar tidak merasa telah melakukan korupsi. Bahkan, tidak jarang mereka memperoleh dukungan luas dari masyarakat yang pernah merasakan kebaikannya.

Kesenjangan pengetahuan mengenai ruang lingkup korupsi, serta pemahaman sempit bahwa korupsi semata-mata berarti mengambil uang negara dalam jumlah besar untuk kepentingan pribadi, bisa menjadi salah satu penyebab seseorang terjerumus dalam praktik koruptif tanpa merasa bersalah.

Padahal, penyalahgunaan wewenang, manipulasi anggaran, gratifikasi, mark-up, hingga penggunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya orang lain, dan banyak lagi contoh perbuatan lainnya yang juga dapat termasuk praktik korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dikenal tujuh asas penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Dua di antaranya adalah asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas.

Secara sederhana, kedua asas tersebut bermakna bahwa ...