Purbaya Rapat Perdana dengan Komisi XI, Bahas Ekonomi Global-RAPBN 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk pertama kalinya menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR RI setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9).

Rapat tersebut membahas Pengantar Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2026 hingga tantangan perekonomian global.

“Ini kunjungan pertama saya sebagai Menteri Keuangan betul pak, biasanya sebagai LPS. Waktu saya ketua LPS katanya saya ngomongnya agak kayak koboi, sekarang enggak boleh saya, saya baru merasakan dampaknya,” kata Purbaya dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9).

Total RKA Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2026 mencapai Rp 52,16 triliun, mencakup program kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan dan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta dukungan manajemen.

Purbaya Sebut Ekonomi Global Tak Seburuk yang Dibayangkan

Dalam rapat yang sama, Purbaya dengan surplusnya neraca perdagangan selama lima tahun menandakan kondisi perekonomian global saat ini tidak seburuk yang dikhawatirkan.

Purbaya kemudian membeberkan data akumulasi neraca perdagangan Januari hingga Agustus 2025 mencapai USD 29 miliar dolar atau tumbuh sebesar 52,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD 19 miliar.

“Ini menggambarkan global ekonominya yang tidak seburuk yang dibayangkan orang,” tutur Purbaya.

Dia juga menilai tren surplus tersebut menandakan ekspor Indonesia masih mampu memenuhi permintaan pasar dunia. Pendorongnya adalah kinerja ekspor yang menembus USD 185,3 miliar, naik 7,8 persen dibandingkan tahun lalu sebesar USD 171,9 miliar.

Sementara itu, impor tercatat USD 156,3 miliar, tumbuh 2,3 persen dibandingkan USD 152,9 miliar pada periode yang sama. Meski impor ikut naik, Purbaya menegaskan laju pertumbuhannya masih lebih rendah dari ekspor.

“Ini mencerminkan ekonomi domestik yang aktif baik dari sisi konsumsi maupun produksi, termasuk aktivitas impor yang mendukung produksi barang-barang untuk tujuan ekspor,” jelasnya.

Ia juga menilai capaian perdagangan Indonesia dipengaruhi oleh tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia yang lebih rendah dari negara lain, yaitu 19 persen. Selain itu, penyelesaian perjanjian dagang IEU-CEPA dengan Eropa serta keikutsertaan Indonesia dalam BRICS turut memberi dampak positif.

“Dari sisi komoditas, ekspor terutama ditopang produk industri pengolahan, antara lain CPO dan turunannya serta besi baja yang tangguh kuat,” kata Purbaya.

Klaim Kinerja Ekonomi RI Baik dalam 10 Bulan Pemerintahan Prabowo

Purbaya juga menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto sejauh ini berjalan baik, terutama di sektor ekonomi.

"Dalam 10 bulan pemerintahan Bapak Prabowo, kinerja ekonomi dan implementasi kebijakan fiskal kita berjalan dengan baik walaupun masih banyak pekerjaan rumah yang perlu disempurnakan," kata Purbaya.

Dia kemudian membeberkan capaian positif pemerintahan Prabowo tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12 persen (yoy), inflasi rendah, rasio utang 39,8 persen dan merupakan rasio utang terendah di negara G20, surplus neraca perdagangan, defisit APBN 2,78 persen dari PDB, serta stok beras di atas 4 juta ton.

Untuk tahun depan, strategi fiskal diarahkan mendukung kedaulatan pangan dan energi. RAPBN 2026 akan difokuskan pada delapan agenda prioritas, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pembangunan desa dan UMKM, penguatan pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

"Kemudian kita akan optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, dengan mendorong efektivitas reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan," ujar Purbaya.

Ia menambahkan, pemerintah juga akan mengupayakan pembiayaan inovatif dengan tetap mengendalikan utang, memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL), serta memperkuat koordinasi fiskal, moneter, dan sektor keuangan guna menjaga stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun mengatakan Purbaya bukan sosok asing, sebab sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Kita bertemu dengan Menteri Keuangan yang baru saja dilantik oleh Bapak Presiden dua hari yang lalu, dan bagi Komisi XI nama Pak Purbaya ini sebenarnya bukan nama yang asing. Cuma berbeda tempatnya saja,” ujarnya.