PTPP Bangun Gedung Institusional Kejakgung Senilai Rp934,36 Triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT PP (Persero) Tbk (PTPP) memperoleh proyek baru di sektor gedung pemerintahan pada awal 2026. Kontrak ini memperkuat portofolio perseroan di segmen gedung institusional dengan nilai proyek mendekati Rp1 triliun.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan, PTPP telah menandatangani kontrak proyek rancang bangun pembangunan gedung kantor Jampidum, Jamdatun, Jamwas, dan BPA tahun anggaran 2026.

“Melalui kontrak ini, PTPP dipercaya melaksanakan proyek dengan nilai sebesar Rp934,36 miliar termasuk PPN dan masa pelaksanaan 360 hari kalender,” ujar Joko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Menurut Joko, proyek tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan pemerintah terhadap kapabilitas PTPP dalam mengerjakan proyek strategis gedung pemerintahan. Proyek ini sekaligus memperkuat rekam jejak perseroan di sektor gedung institusional.

“Pembangunan gedung tersebut dirancang untuk mendukung transformasi kelembagaan Kejaksaan Agung melalui penyediaan fasilitas kerja yang modern, terintegrasi, dan representatif,” ucap Joko.

Ia menambahkan, kehadiran infrastruktur baru diharapkan dapat meningkatkan efektivitas koordinasi antarbidang dan mempercepat proses kerja. Selain itu, fasilitas tersebut diharapkan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari sisi bisnis, Joko menilai proyek ini menunjukkan konsistensi PTPP dalam mengelola proyek pemerintah dengan perencanaan yang terukur. “Hal ini sejalan dengan strategi perseroan dalam menjaga keberlanjutan kinerja di tengah dinamika industri konstruksi nasional,” kata Joko.

PTPP, lanjut Joko, berkomitmen menjaga ketepatan waktu, kualitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pekerjaan. Perseroan juga memastikan hasil akhir proyek dapat mendukung kebutuhan operasional pengguna secara optimal.

Kepercayaan yang diberikan pemerintah, menurut Joko, menjadi dorongan bagi PTPP untuk terus berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional, khususnya proyek yang berdampak langsung pada peningkatan layanan publik.