Perdana, Negara-Negara Arab Kecam Hamas

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Untuk pertama kalinya, negara-negara mengeluarkan pernyataan mengutuk “serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil” di Israel selatan pada 7 Oktober 2023. Mereka juga mendesak penyerahan kekuasaan pada Otoritas Palestina.

Deklarasi di Markas PBB di New York pada Selasa waktu AS ini menandai kecaman pertama terhadap Hamas dari negara-negara Arab. Israel mengeklaim serangan pada 7 Oktober menewaskan sekitar 1.200 militer dan warga sipil. Sementara pejuang Palestina menyandera sekitar 250 orang. Sekitar 50 orang masih ditahan.

Deklarasi tersebut juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil di Gaza serta “pengepungan dan kelaparan yang dilakukan, yang telah menghasilkan bencana kemanusiaan dan krisis perlindungan yang menghancurkan.” 

Serangan Israel terhadap Hamas telah menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, yang tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan.

Rencana konferensi tersebut membayangkan Otoritas Palestina mengatur dan mengendalikan seluruh wilayah Palestina, dengan komite administratif transisi yang segera dibentuk di bawah payungnya setelah gencatan senjata di Gaza.

“Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina,” kata deklarasi tersebut.

Mereka juga mendukung pengerahan “misi stabilisasi internasional sementara” yang beroperasi di bawah naungan PBB untuk melindungi warga sipil Palestina, mendukung pengalihan keamanan kepada Otoritas Palestina dan memberikan jaminan keamanan bagi Palestina dan Israel – “termasuk pemantauan gencatan senjata dan perjanjian perdamaian di masa depan.”

Perwakilan tingkat tinggi pada konferensi PBB pada Selasa mendesak Israel untuk berkomitmen terhadap negara Palestina dan memberikan “dukungan yang teguh” terhadap solusi dua negara. Ini menandakan tekad internasional yang luas untuk mengakhiri salah satu konflik terpanjang di dunia.

“Deklarasi New York” menetapkan rencana bertahap untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama hampir delapan dekade dan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Rencana tersebut akan mencapai puncaknya dengan kemerdekaan Palestina, demiliterisasi, yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel, dan pada akhirnya integrasi mereka ke wilayah Timur Tengah yang lebih luas.

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah laporan terbaru bahwa kelaparan sedang terjadi di Gaza, dan meningkatnya kemarahan global terhadap warga Palestina yang tidak mendapatkan makanan karena kebijakan dan praktik Israel. Direncanakan berlangsung dua hari, pertemuan tersebut diperpanjang hingga Rabu karena perwakilan dari sekitar 50 negara belum berbicara.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentang solusi dua negara dan menolak pertemuan tersebut karena alasan nasionalis dan keamanan. Sekutu dekat Israel, Amerika Serikat, juga melakukan boikot dan menyebut pertemuan tersebut “tidak produktif dan tidak tepat waktu.”

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon pada Selasa malam mengkritik tajam sekitar 125 negara yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut, dengan mengatakan “ada negara-negara di dunia yang memerangi teroris dan kekuatan ekstremis dan ada pula negara-negara yang menutup mata terhadap mereka atau melakukan tindakan yang menenangkan.”

Konferensi tersebut, yang ditunda sejak bulan Juni dan diturunkan peringkatnya dari para pemimpin dunia menjadi menteri, untuk pertama kalinya membentuk delapan kelompok kerja tingkat tinggi untuk mengkaji dan membuat proposal mengenai topik-topik luas yang berkaitan dengan solusi dua negara.

Rencana deklarasi tersebut menyatakan bahwa ketua konferensi Perancis dan Arab Saudi, Uni Eropa dan Liga Arab, dan 15 negara yang memimpin kelompok kerja sepakat “untuk mengambil tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza.”