Kompromi Bersyarat Prabowo-Ormas Islam

(MI/Seno )

PADA 3 Februari, Presiden RI Prabowo Subianto mengadakan pertemuan tertutup dengan spektrum organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Negara. Pertemuan diadakan untuk merespons kekhawatiran ormas Islam khususnya, terkait dengan bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian alias Board of Peace (BoP) yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, 22 Januari, untuk mengimplementasikan fase ke-2 dari 20 poin rencana pengakhiran perang Hamas-Israel dan rekonstruksi Gaza.

Kekhawatiran itu dipicu struktur BoP yang bersifat eksklusif dan menyimpang dari semangat Resolusi DK PBB 2803, Gaza tidak disebut dalam Piagam BoP dan Palestina tidak disertakan dalam pengambilan keputusan, RI membayar hampir Rp17 triliun untuk menjadi anggota tetap dewan yang ditengarai sebagai proyek pemerintahan neokonservatif AS guna menggantikan PBB yang dipandang tak lagi mendukung kepentingan hegemonik AS untuk Make America Great Again. Dengan kata lain, BoP mendukung kebijakan America First. Berikut, PM Israel Benjamin Netanyahu, pelaku genosida, merupakan bagian dari BoP. Padahal, sejak kesepakatan fase pertama penghentian perang pada 10 Oktober, Israel tidak mematuhinya: bantuan kemanusiaan ke Gaza tetap dibatasi, militer Israel masih terus menyerang penduduk sipil Gaza yang kelaparan, melarang 37 organisasi kemanusiaan internasional, termasuk Dokter Lintas Batas (MSF), beroperasi di Gaza, bahkan melarang organisasi PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA).

Rekonstruksi Gaza yang dibuat oleh menantu Trump, Jared Kushner, akan melahirkan Gaza baru yang modern, mewah, canggih, dengan resor destinasi wisata air hangat. Pokoknya, proyek ini sama dengan konsep awal Trump untuk menjadikan Gaza sebagai Riviera of Middle East. Karena tidak disebutkan siapa yang akan menghuni Gaza kelak, boleh saja orang menduga BoP merupakan proyek ethnic cleansing Israel. Sebagaimana rencana awal, penduduk Gaza akan dideportasi ke negeri lain. Mungkin ke Somaliland, wilayah yang memisahkan diri dari Republik Somalia, yang baru saja diakui Israel sebagai negara merdeka.

Trump sendiri dikenal tak berkomitmen pada two-state solution yang tidak ada dalam BoP. Pada periode pertama pemerintahannya (2017-2021), Trump meluncurkan deal of the century, konsep perdamaian permanen Israel-Palestina tanpa negara Palestina. Ia bahkan mengakui Yerusalem secara keseluruhan sebagai milik Israel. Tak mengherankan jika seluruh faksi Palestina, termasuk Fatah yang memimpin Otoritas Palestina, menolak.

SEJALAN DENGAN TUJUAN KONSTITUSIONAL

Bagaimanapun, pertemuan Prabowo dengan ormas Islam membuahkan kesepakatan kompromistis bersyarat. Mereka satu suara mendukung kebijakan Prabowo bergabung dengan BoP sepanjang hal itu akan berujung pada two-state solution sebagaimana janjinya. Prabowo sendiri menggatakan BoP bertujuan menciptakan perdamaian yang sejalan dengan tujuan konstitusional kita, yakni penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bila BoP melenceng dari komitmen RI ini maka Prabowo akan menarik diri.

Struktur BoP terdiri dari tiga lapis. Di lapisan teratas disebut dewan eksekutif pendiri di bawah kendali ‘mutlak’ Trump. BoP menentukan anggaran, kebijakan, dan pengangkatan pejabat senior. Sementara anggota eksekutif terdiri dari tujuh anggota, bertanggung jawab bagi implementasi misinya. Anggota dewan eksekutif terdiri dari mantan PM Inggris Tony Blair, yang tidak populer di Timteng karena ikut menginvasi Irak pimpinan AS pada 2003 dengan tuduhan bohong bahwa Irak masih menyimpan senjata pembunuh massal.

Berikutnya ada Menlu AS Marco Rubio, Jared Kushner, Utusan Khusus AS Steve Witkoff, Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel, Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga, dan CEO Perusahaan investasi Apollo Global Management Marc Rolan. Trump memiliki interpretasi final atas Piagam BoP dan kekuatan veto atas keputusan kunci, termasuk pemecatan keanggotaan dan tindakan dewan eksekutif.

Anggota dewan akan mengawasi portofolio yang ditetapkan, yang kritis terhadap stabilisasi Gaza dan keberhasilan jangka panjang, termasuk pembangunan kapasitas tata kelola, hubungan regional, rekonstruksi, penarikan investasi, pendanaan skala besar, dan mobilisasi modal.

Karena tak ada representasi pejuang Gaza di dalamnya, padahal mereka mengurusi warga di sana, maka terlihat Gaza diperlakukan sebagai masalah yang harus diatasi, bukan sebagai subjek yang punya aspirasi untuk didengar. Di bawah dewan pendiri ialah Dewan Eksekutif Gaza, yang bertugas mengoordinasikan regional dan didukung oleh wakil-wakil dari negara-negara Arab dan Islam. Di sini ada Arab Saudi, Turki, Pakistan, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Mandatnya ialah membantu menyokong tata kelola yang efektif di Gaza.

Syarat-syarat keanggotaan umum hanya berlaku tiga tahun. Batasan itu tidak berlaku terhadap negara yang menyumbang lebih dari US$1 miliar di tahun pertama, yang akan memberi mereka kursi tetap. Keanggotaan BoP dibatasi hanya pada negara yang diundang oleh ketua (Trump). Negara anggota diwakili oleh kepala negara atau pejabat tinggi negara, dan harus berkontribusi bagi operasi-operasi yang sesuai dengan undang-undang domestik mereka. UU kita tak membolehkan militer RI beroperasi di luar negeri tanpa legitimasi PBB.

Dari 60 pemimpin dunia yang diundang Trump, hanya 19 yang bersedia bergabung. Tiongkok dan sekutu penting AS dan Israel di Eropa, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Norwegia, menolak ikut serta. Terutama lantaran BoP bersifat imperial dipimpin AS dengan mengabaikan tatanan internasional berbasis hukum. Ini akan memberi cek kosong kepada Trump untuk merealisasikan niatnya mengakhiri perang Ukraina dengan mengakomodasi kehendak Rusia mendapatkan konsesi teritori Ukraina. Ini yang menjelaskan mengapa Presiden Vladimir Putin antusias bergabung.

Keengganan negara-negara Eropa di atas berdasarkan kekhawatiran hal itu akan memberi legitimasi kepada Trump untuk mencaplok Greenland, menginvasi Kuba dan Kolombia setelah menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Hal itu akan menghancurkan multilaterialisme. Di lapis terbawah dari hierarki BoP ialah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, terdiri dari teknokrat Palestina pimpinan Ali Shaath, mantan Wakil Menteri Otoritas Palestina.

Ketika pemerintahan teknoratis Palestina ini membuat logo meyerupai logo Otoritas Palestina (OP), Netanyahu memprotes. Padahal, OP memiliki legitimasi internasional. Dengan demikian, keberatan Netanyahu merupakan upaya menjadikan Gaza sebagai isu lokal, bukan isu internasional. Ini memperkuat dugaan Israel menolak two-state solution. Bersama dengan struktur-struktur sipil ini ialah pilar militer pimpinan Majen Jasper Jeffers asal AS sebagai komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) dengan wewenang meliputi perlucutan permanen.

Sejauh ini Prabowo berkomitmen menyumbang pasukan. Walakin, kendati bersedia membekukan senjata beratnya, Hamas menolak dilucuti sampai Palestina merdeka. Dengan demikian, ISF akan melawan pejuang bersenjata ini. Sementara ISF tidak berbasis pada resolusi DK PBB 2803 yang merepresentasi aspirasi global. Tampaknya, keputusan Prabowo bergabung dengan BoP merupakan upayanya mendapatkan akses ke Gedung Putih. Pada 17 November, dalam menghadiri deklarasi 20 poin rencana perdamaian Trump di Mesir, Prabowo meminta Trump memperantarai keinginannya bertemu dengan Eric Frederick Trump, putra Presiden Trump yang merupakan seorang pengusaha.

Tentu saja tujuannya bisnis. Tapi tujuan samping lainnya ialah memudahkannya berhubungan langsung dengan Trump. Dewan Eksekutif Gaza di mana Indonesia salah satu anggotanya menjadi jembatan penghubung antara Dewan Ekskutif Pendiri dengan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Status RI di sini dilihat Prabowo sebagai posisi strategis untuk memengaruhi jalannya BoP. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia dan salah satu anggota terkemuka Global South, Prabowo melihatnya sebagai leverage RI dalam dewan ini.

TAHAPAN NEGOSIASI TARIF

Selain itu, memperkuat hubungan dengan AS bertujuan mengimbangi Tiongkok terkait dengan kebijakan Beijing yang kian asertif di Asia Timur, Selat Taiwan, dan Laut China Selatan. Terutama juga, untuk memuluskan negosiasi tarif AS-RI.

Sebenarnya, pada Juli lalu RI dan AS telah mencapai kesepakatan tarif resiprokal. Trump akan menurunkan tarif barang ekspor Indonesia ke AS dari 32% menjadi 19%. Dengan imbalan RI menurunkan tarif impor barang AS nyaris 100%. Memang kehilangan AS sebagai negara tujuan ekspor utama RI, senilai US$35 miliar, akan berdampak besar bagi industri manufaktur kita.

Akan tetapi, pengusaha domestik melihat kesepakatan itu terlalu menguntungkan AS. Sementara, pengamat memandang kesepakatan itu seperti menggadaikan kedaulatan negara. Demi menjaga dukungan, Prabowo minta renegosiasi. Trump marah, tapi kemudian setengah hati menyetu...