IHSG Terkoreksi, PDIP Dorong OJK Tetapkan Prioritas Kebijakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP, menilai koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi belakangan merupakan bagian dari dinamika pasar modal domestik dan global. Ia mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menetapkan sejumlah prioritas kebijakan guna merespons kondisi tersebut secara terukur dan berkelanjutan.

Dolfie menjelaskan, koreksi IHSG terjadi pascapengumuman kebijakan pembekuan rebalancing indeks oleh MSCI Inc. pada 28 Januari 2026. Kondisi tersebut memicu sikap kehati-hatian investor, terutama investor asing, yang melakukan penyesuaian portofolio.

“Dinamika pasar modal domestik yang tengah terjadi saat ini mengakibatkan terkoreksinya IHSG. Penurunan cukup tajam sempat terjadi dalam satu sesi, dan sentimen investor menjadi sangat berhati-hati,” ujar Dolfie dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (31/1/2026).

Menurutnya, situasi ini perlu direspons dengan langkah strategis dan terkoordinasi, khususnya oleh OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan. Ia menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan yang sejalan dengan standar internasional, terutama menjelang pengumuman indeks MSCI pada Mei mendatang.

“Ke depan, prioritas yang perlu segera dijalankan OJK adalah memastikan kesesuaian standar internasional MSCI melalui berbagai langkah struktural, sehingga kepercayaan investor dapat kembali menguat,” katanya.

Dolfie menambahkan, Komisi XI DPR RI telah memberikan penguatan kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui regulasi free float untuk memperkuat tata kelola pasar, meningkatkan likuiditas, serta meminimalkan risiko manipulasi harga.

“Regulasi free float diarahkan untuk penguatan saham berkapitalisasi besar, peningkatan likuiditas pasar, pencegahan manipulasi harga, serta penguatan transparansi dan kepercayaan investor. Ini menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama OJK pada 3 Desember 2025,” ucapnya.

Ia berharap, kebijakan peningkatan batas minimal free float dari 7,5 persen menjadi 10–15 persen dapat diterapkan secara bertahap dan proporsional. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu disertai penguatan basis investor domestik, dukungan insentif yang tepat, serta pengawasan yang efektif.

“Pendekatan yang bertahap, terukur, dan diferensiatif sangat penting agar stabilitas pasar tetap terjaga, sekaligus memperkuat fondasi pasar modal nasional dalam jangka panjang,” kata Dolfie menutup pernyataannya.