Davos, Prabowo, dan Politik Keberanian di Dunia yang Tak Pasti

Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) Davos 2026 tidak dapat dibaca sebagai agenda rutin diplomasi ekonomi. Di tengah dunia yang kian terfragmentasi—ditandai perang yang berlarut, rivalitas geopolitik, perlambatan ekonomi, dan rapuhnya kepercayaan antarnegara—kehadiran kepala negara Indonesia justru memuat pesan simbolik yang kuat. Indonesia memilih hadir, terlibat, dan berbicara. Dalam komunikasi politik internasional, kehadiran adalah pernyataan sikap: bahwa Indonesia tidak menarik diri dari percakapan global tentang masa depan ekonomi dan perdamaian dunia.

Pidato Presiden Prabowo di Davos memperlihatkan upaya sistematis membangun narasi kredibilitas. Ia membuka dengan konteks ketidakpastian global dan menegaskan bahwa perdamaian dan stabilitas adalah prasyarat utama bagi pertumbuhan dan kemakmuran.

Pernyataan ini bukan sekadar idealisme normatif, melainkan strategi reputasional. Seperti diingatkan Brian McNair dalam kajian komunikasi politik, pesan pemimpin di forum global selalu bekerja pada dua level: kebijakan substantif dan pembentukan persepsi internasional. Stabilitas, disiplin fiskal, dan konsistensi kebijakan menjadi bahasa yang dipahami investor dan komunitas global.

Prabowo menegaskan capaian ekonomi Indonesia—pertumbuhan stabil di atas 5 persen, inflasi rendah, defisit terjaga—sebagai hasil dari pilihan politik yang konsisten. Penekanan pada kredibilitas pembayaran utang dan kesinambungan antarpemerintahan menampilkan Indonesia sebagai negara yang dapat dipercaya. Dalam perspektif George Ritzer tentang globalisasi, negara yang mampu mengelola rasionalitas ekonomi tanpa kehilangan stabilitas sosial akan lebih mudah masuk dalam jejaring global yang saling bergantung.

Pidato Prabowo juga sarat dengan apa yang bisa disebut sebagai artikulasi awal Prabowonomics. Delapan pilar yang menekankan persatuan nasional, stabilitas politik, penegakan hukum, pemerataan pembangunan, hingga kemandirian dalam interdependensi global tampil bukan sebagai slogan, tetapi sebagai kerangka kebijakan. Pidato Prabowo juga bergerak leluasa ke arah yang lebih strategis dengan memperkenalkan Danantara Indonesia sebagai sovereign wealth fund.

Di sinilah Prabowonomics mulai terbaca secara lebih konkret. Pilar stabilitas politik, tata kelola, pertumbuhan berkelanjutan, dan penguatan kemandirian dalam interdependensi global diterjemahkan ke dalam instrumen kebijakan. Danantara diposisikan sebagai sarana co-investment, dengan penekanan kuat pada tata kelola, rasionalisasi BUMN, dan keterbukaan terhadap talenta global.

Ini adalah pesan bahwa negara tidak anti-pasar, tetapi ingin mengelola pasar secara berdaulat. Brian McNair menyebut hal ini sebagai strategic political communication: pesan disusun untuk audiens global dengan bahasa kepercayaan, tata kelola, dan akuntabilitas.

Namun pidato Prabowo tidak berhenti pada ekonomi makro. Ia mengaitkan kebijakan sosial—makan bergizi gratis, layanan kesehatan preventif, digitalisasi sekolah—sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang. Dalam perspektif komunikasi kebijakan publik, pendekatan ini penting karena menautkan legitimasi ekonomi dengan legitimasi moral. Seperti dikatakan Jay Blumler, komunikasi politik yang efektif bukan hanya soal persuasi elite, tetapi kemampuan menjelaskan mengapa kebijakan publik relevan bagi kehidupan sehari-hari warga.

Namun perhatian publik internasional dan domestik tidak hanya tertuju pada pidato ekonomi tersebut. Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BOP) memicu perdebatan serius. Sejumlah pengamat menilai badan ini problematik sejak desain awalnya: kepemimpinan yang sangat personalistik, dominasi figur Donald Trump dengan hak veto tunggal, serta peran kuat aktor non-negara seperti Jared Kushner. Kritik bahkan berkembang menjadi satire internasional yang menyebutnya sebagai “Bored of Peace”.

Istilah “Bored of Peace” yang beredar di ruang publik internasional mencerminkan skeptisisme bahwa proyek ini lebih sarat kepentingan politik-ekonomi elite dibanding suara korban konflik. Kritik tersebut bukan tanpa dasar. Skema rekonstruksi Gaza yang dikaitkan dengan BOP dinilai berpotensi mengabaikan suara warga Palestina, lebih menonjolkan pendekatan ekonomi dan keamanan ketimbang keadilan politik.

Dalam perspektif etika komunikasi global, kekhawatiran ini penting dicatat agar wacana perdamaian tidak berubah menjadi proyek elitis. ...