Data: dari Aset Pasif ke Infrastruktur Kekuasaan

Di era digital, data sering dipuja sebagai "emas baru". Namun dalam praktiknya, banyak institusi—baik negara, organisasi, maupun korporasi—masih memperlakukan data sebatas tumpukan angka dan laporan rutin. Padahal, masa depan tidak ditentukan oleh siapa yang memiliki data paling banyak, melainkan siapa yang memiliki strategi data paling cerdas. Di titik inilah data berhenti menjadi urusan teknis, dan berubah menjadi persoalan arah, kekuasaan, serta masa depan.

Dulu, data berfungsi sebagai catatan masa lalu. Hari ini, data menjadi dasar keputusan. Ke depan, data akan berperan sebagai infrastruktur tak kasat mata yang menopang hampir semua aspek kehidupan: kebijakan publik, ekonomi digital, pendidikan, kesehatan, hingga politik.

Sayangnya, banyak lembaga masih terjebak pada pendekatan lama: mengumpulkan data tanpa visi yang jelas. Akibatnya, data melimpah tetapi keputusan tetap lambat dan sering keliru. Ini seperti memiliki peta lengkap, tetapi tidak tahu ke mana ingin pergi. Strategi data seharusnya dimulai dari pertanyaan sederhana namun krusial: keputusan apa yang ingin diperbaiki dengan data?

Selama beberapa tahun terakhir, istilah big data menjadi mantra. Semakin besar volume data, semakin dianggap canggih. Namun kenyataannya, era ke depan justru menuntut kebalikannya: data yang lebih sedikit, tetapi lebih bermakna.

Kita hidup dalam kondisi kelebihan data, bukan kekurangan. Tantangannya bukan lagi mengumpulkan, melainkan memilah. Di sinilah pergeseran dari big data ke smart data menjadi penting. Data yang relevan, kontekstual, dan tepat waktu jauh lebih berharga daripada data besar yang tak terolah. Organisasi yang masih puas dengan laporan deskriptif—sekadar menjelaskan apa yang sudah terjadi—akan tertinggal dari mereka yang menggunakan data untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi, bahkan menyarankan langkah apa yang sebaiknya diambil.

Masa depan strategi data hampir pasti berjalan beriringan dengan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Data menjadi bahan bakar, AI menjadi mesin pengolahnya. Kombinasi ini memungkinkan keputusan diambil lebih cepat dan lebih presisi.

Namun ada jebakan besar di sini: ilusi objektivitas. AI sering dianggap netral, padahal ia sepenuhnya bergantung pada data yang digunakan. Jika data bias, timpang, atau tidak representatif, maka keputusan berbasis AI justru akan memperkuat ketidakadilan. Karena itu, strategi data masa depan tidak boleh menyerahkan segalanya pada algoritma. Manusia tetap harus menjadi penentu akhir, dengan tanggung jawab moral dan politik yang jelas. AI seharusnya membantu berpikir, bukan menggantikan nalar.

Isu paling krusial dalam strategi data sering kali justru yang paling jarang dibicarakan: tata kelola data (data governance). Siapa yang memiliki data? Siapa yang boleh mengaksesnya? Untuk tujuan apa data digunakan?

Di masa depan, pertarungan kepentingan tidak hanya soal sumber daya alam, tetapi juga soal data. Kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, dan manipulasi algoritma bukan lagi ancaman abstrak, melainkan masalah nyata yang sudah kita hadapi. Tanpa kerangka tata kelola yang kuat, data bisa berubah dari aset menjadi bumerang. Kepercayaan publik runtuh, dan seluruh ekosistem digital kehilangan legitimasi. Strategi data yang baik harus berjalan seiring dengan perlindungan privasi, transparansi, dan mekanisme akuntabilitas.

Ada satu kesalahan mendasar dalam banyak kebijakan berbasis data: mengira angka bisa berbicara sendiri. Faktanya, data selalu membutuhkan tafsir. Ia hidup dalam narasi.

Dalam ruang publik, data hanya berdampak jika diterjemahkan ke dalam cerita yang masuk akal dan relevan dengan pengalaman masyarakat. Tanpa itu, data mudah berubah menjadi alat pembenaran, bukan sarana pemahaman. Masa depan strategi data menuntut kolaborasi lintas peran: analis data, pembuat kebijakan, komunikator, dan pemimpin publik. Data yang kuat tanpa komunikasi yang jujur hanya akan menciptakan jarak dengan masyarakat.