Apdesi Tolak Aturan Dana Desa Cair Jika Pemda Punya Koperasi Desa

ASOSIASI Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Apdesi menolak Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 tahun 2025 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Dalam PMK tersebut tertuang aturan baru mengenai pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai syarat pencairan dana desa.

Menurut Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya, pemerintah desa sepakat bahwa Koperasi Desa Merah Putih mesti dijalankan. “Namun, harapan kami tidak mengganggu dana desa,” ujar Surta dalam rapat khusus DPP Apdesi yang digelar secara daring pada Sabtu, 29 November 2025.

Ia berujar, apabila ada penggunaan dana desa, maka ia berharap paling tidak sisa dana pembangunan Koperasi Merah Putih itu sepenuhnya diatur oleh pemerintah desa.

Adapun Kementerian Keuangan m...