Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen Butuh Investasi Cepat dan Belanja Efektif

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani.(Dok. Apindo)

KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai target pertumbuhan ekonomi 5,4% dalam  Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, dapat tercapai jika investasi direalisasikan dengan cepat dan belanja pemerintah dijalankan secara efektif. Target investasi Indonesia dipatok Rp2.175,26 triliun pada tahun depan, meningkat 14,2% dari tahun sebelumnya.

"Kinerja ekonomi tahun depan sangat ditentukan oleh kecepatan realisasi investasi, efektivitas belanja prioritas pemerintah, serta daya beli masyarakat," ujarnya kepada Media Indonesia, Sabtu (16/8).

Shinta berpandangan APBN ibarat DNA pertumbuhan nasional karena menentukan arah pembangunan sekaligus distribusi sumber daya. Namun, agar perannya optimal, APBN tetap membutuhkan co-factor atau faktor pendukung, berupa sinergi strategis antara pemerintah dan sektor swasta.

Menurutnya, pengelolaan APBN tidak hanya soal menghimpun penerimaan dan mendistribusikan belanja, tetapi juga bagaimana memperkuat basis perpajakan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, sambung Shinta, dunia usaha mendukung reformasi perpajakan berbasis data melalui sistem Coretax, dengan catatan adanya kepastian hukum, transparansi, dan konsistensi kebijakan.

Lebih jauh, Apindo mendorong pemerintah menggali potensi penerimaan baru, termasuk dari sektor shadow economy atau kegiatan ekonomi yang tak tercatat secara resmi. Sehingga, APBN benar-benar mampu menjadi instrumen pertumbuhan yang inklusif dan berdaya tahan.

"Shadow economy ini nilainya ditaksir mencapai 23,8% dari produk domestik bruto (PDB)," terangnya.

Meski demikian, ia mengingatkan masih ada sejumlah tantangan domestik yang perlu mendapat perhatian serius. Di antaranya adalah upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif untuk menarik modal masuk, sekaligus menurunkan cost of doing business yang masih relatif tinggi, terutama pada sektor energi, logistik, pembiayaan, suku bunga pinjaman, serta biaya kepatuhan terkait regulasi dan perizinan.

"Kami juga menyoroti perlunya peningkatan produktivitas yang menjadi salah satu faktor dalam mempercepat realisasi investasi," pungkasnya. (H-3)