Walhi: Bencana di Sumatra Merupakan Bencana Ekologis, Bukan Semata Dampak Siklon

Ilustrasi(Dok BNPB)

WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatra Barat dalam beberapa hari terakhir bukan semata-mata disebabkan cuaca ekstrem dan eks-Siklon Tropis Senyar. Kerusakan lingkungan dan perubahan lanskap di berbagai kawasan hulu disebut memperparah dampak hingga menimbulkan bencana yang meluas.

Manager Penanganan dan Pencegahan Bencana Walhi Memeng Harahap mengatakan peristiwa yang terjadi harus dipahami sebagai bencana ekologis. Menurut dia, tingginya intensitas hujan maupun keberadaan siklon hanyalah pemicu, sementara akar persoalannya terletak pada krisis ekologi akibat ketidakadilan tata ruang, hilangnya kawasan penyangga, serta maraknya aktivitas industri ekstraktif di wilayah rawan.

“Bagi Walhi, bencana yang terjadi saat ini adalah bencana ekologis. Bukan hanya tingginya intensitas hujan atau siklon itu, tetapi akumulasi krisis ekologi akibat ketidakadilan yang terjadi di atas tanah-tanah itu,” ujar Memeng saat dihubungi, Jumat (28/11).

Ia menjelaskan, dampak cuaca ekstrem tidak akan sebesar sekarang apabila daerah penyangga di laut maupun daratan masih berfungsi. Hilangnya kawasan penyangga membuat debit air yang turun tidak tertampung dan langsung mengalir deras ke permukiman.

“Ketika daerah penyangganya hilang, baik di laut maupun di darat, daya tampung lingkungannya tidak berfungsi. Siklon itu seharusnya tidak akan sampai darat kalau penyangga lautnya masih ada,” katanya.

Berdasarkan kajian dan laporan jaringan Walhi di Sumatra, sejumlah lokasi terdampak menunjukkan perubahan bentang alam yang signifikan. Alih fungsi kawasan hulu untuk proyek energi, pertambangan, dan kepentingan industri lainnya dinilai telah menghilangkan tutupan hutan yang menjadi penyangga alami.

Memeng mencontohkan kondisi di Bentang Alam Batang Toru di Sumatra Utara, kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi sekaligus habitat orangutan tapanuli. Di atas kawasan ini berdiri berbagai aktivitas eksploitasi, mulai dari PLTA Batang Toru, pertambangan emas, hingga konversi lahan lain yang mengganggu kestabilan ekosistem.

Menurutnya, dampak banjir kali ini jauh lebih buruk dibanding lima tahun lalu. Genangan air menutupi rumah warga, memutus akses, serta membawa material sedimentasi dan kayu dalam jumlah besar.

Merespons situasi tersebut, Walhi meminta pemerintah menjadikan kejadian ini sebagai peringatan serius. Memeng menilai evaluasi menyeluruh terhadap perizinan di kawasan rawan bencana harus dilakukan, termasuk pencabutan izin yang terbukti merusak ekosistem. 

Ia juga menekankan pentingnya menggunakan peta rawan bencana sebagai acuan dalam penyusunan tata ruang dan penerbitan izin baru agar pembangunan tidak justru memicu bencana serupa.

“Upaya evakuasi dan bantuan memang penting, tapi akar persoalannya harus ditangani. Memulihkan ekosistem dan meninjau ulang izin-izin itu tugas kementerian terkait,” pungkas Memeng. (H-2)