Saat Kanada Ikut Jejak Prancis dan Inggris Akui Palestina

Kanada akan mengakui negara Palestina. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney, pada Rabu (30/7).

Langkah Carney membuat Kanada menjadi negara ketiga setelah Prancis, lalu Inggris yang akan mengakui kedaulatan Palestina saat Sidang Umum PBB September nanti.

Menariknya, Kanada adalah bekas jajahan dua negara tersebut.

Apa tujuan mereka? Apa alasan mereka? Berikut kumparan rangkum.

Dilansir AFP, ini adalah langkah untuk menjaga harapan terwujudnya two state solution.

"Ini adalah tujuan jangka panjang Kanada, yang meyakini two state solution. Perlahan, tujuan itu mulai terkikis di depan mata kita," kata Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, Rabu (30/7).

"Maka, Kanada bertujuan untuk mengakui kedaulatan negara Palestina, pada Sidang Umum ke-80 PBB September nanti," imbuh Carney.

Kanada sejak lama menyatakan hanya akan mengakui negara Palestina setelah perundingan damai dengan Israel berakhir. Namun, Carney menyebut realita di lapangan seperti kelaparan yang dialami warga Gaza berarti prospek negara Palestina benar-benar surut.

"Alasan lainnya adalah ancaman terorisme Hamas yang meluas terhadap Israel, percepatan pembangunan pemukiman di sepanjang Tepi Barat dan Yerusalem Timur, dan pemungutan suara Knesset yang menyerukan aneksasi Tepi Barat," kata Carney.

"Kanada mengutuk fakta bahwa pemerintah Israel membiarkan bencana terjadi di Gaza," lanjutnya.

Sama seperti Inggris, Kanada juga meminta Hamas menerima bahwa mereka tak akan mendapat tempat di pemerintahan Gaza. Ini menindaklanjuti janji Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, yang berjanji menggelar pemilu pada 2026 nanti.

"Yang mana Hamas tidak dapat mengambil peran, dan harus mengambil langkah demiliterisasi negara Palestina," kata Carney.

Kedutaan Besar Israel Ottawa, Kanada, langsung menanggapi pernyataan Carney ini. Mereka berang dengan keputusan Kanada.

"Mengakui negara Palestina, tanpa pemerintahan yang akuntabel, institusi yang berfungsi, dan kepemimpinan yang baik, hanya memberi legitimasi pada aksi barbar Hamas pada 7 Oktober 2023," kata Kedubes Israel, dilansir AFP.