Pemerintah Tepis UU PDP Bakal Kriminalkan Jurnalis

PEMERINTAH menepis kekhawatiran bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) bakal menutup ruang bagi masyarakat sipil terutama jurnalis, akademikus, hingga seniman untuk mengungkap data pribadi.

Pemerintah diwakili Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Alexander Sabar dalam sidang Perkara Nomor 135/PUU-XXIII/2025 dan 137/PUU-XXIII/2025 mengenai UU PDP di Mahkamah Konstitusi, Jakarta pada Selasa, 23 September 2025.

Alexander mengatakan norma Pasal 65 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2) UU PDP tidak dimaksudkan untuk menutup ruang bagi masyarakat, jurnalis, akademisi, maupun pegiat seni dalam menjalankan peran, fungsi, atau tugasnya. Dia mengatakan pasal itu untuk memastikan setiap pengungkapan data pribadi dilakukan sesuai hukum. Menurut dia, pengungkapan data pribadi harus berdasar pemrosesan yang sah da...