Pemerintah Luncurkan Paket Ekonomi 2025 (8+4+5), Berikut Rinciannya

Keterangan Pers dari Menko Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa terkait Stimulus Ekonomi pada Senin (15/9/2025). Foto: YouTube/ Sekretariat Presiden

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Paket Ekonomi 2025 yang terdiri dari delapan program akselerasi, empat program lanjutan di 2026, serta lima program andalan untuk penyerapan tenaga kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan paket kebijakan ekonomi yang baru merupakan hasil pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto.

"Rapat bersama Bapak Presiden dan rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini? yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja,” ujar Airlangga di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/9).

8 Program Akselerasi 2025

Dalam paparannya, Airlangga menjelaskan, delapan program utama siap digulirkan mulai tahun depan dengan total anggaran Rp 16,23 triliun. Program pertama adalah magang untuk fresh graduate, menyasar 20 ribu lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun setelah kelulusan.

Peserta magang akan mendapatkan uang saku setara upah minimum, sekitar Rp 3,3 juta per bulan selama enam bulan, dengan anggaran Rp 198 miliar per tahun hingga 2026.

Program kedua adalah perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang menyasar sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Sebanyak 552 ribu pekerja akan memperoleh pembebasan PPh 21 selama tiga bulan di akhir 2025 dengan anggaran Rp 120 miliar. Tahun 2026, program ini kembali dilanjutkan dengan dana Rp 480 miliar.

Program ketiga berupa bantuan pangan, di mana pemerintah menyalurkan 10 kilogram beras per bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat pada Oktober-November 2025, dengan anggaran Rp 7 triliun.

Aktivitas ojek online di kawasan Stasiun Palmerah, Jakarta, Selasa (1/7). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Selain itu, pemerintah juga menanggung sebagian iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi 731 ribu pekerja informal seperti pengemudi ojol, sopir, kurir, dan logistik.

Mereka bakal mendapat potongan iuran 50 persen selama enam bulan dengan perlindungan berupa santunan kematian hingga 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp 174 juta untuk dua anak, serta santunan jaminan kematian sebesar Rp 42 juta. Dana Rp 36 miliar untuk program ini ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.

Program lain mencakup manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan, berupa relaksasi bunga kredit KPR, apartemen, maupun rumah tapak. Suku bunga diturunkan dari BI Rate+5 persen menjadi BI Rate+3 persen, sementara bunga kredit developer dipangkas dari BI Rate+6 persen menjadi BI Rate+4 persen. Targetnya 1.050 unit rumah dengan nilai Rp 150 miliar.

Pemerintah juga menyiapkan program padat karya tunai atau cash for work yang akan menyerap lebih dari 609 ribu tenaga kerja pada periode September-Desember 2025. Proyek ini mendapat alokasi Rp 3,5 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Rp 1,8 triliun dari Kementerian Perhubungan.

Airlangga Hartarto, Menteri Perekonomian Indonesia saat wawancara dengan Reuters di kantornya di Jakarta (26/8/2025). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

Program ketujuh adalah percepatan deregulasi tata ruang melalui integrasi RDTR digital ke sistem Online Single Submission (OSS). Tahun 2025 ditargetkan mencakup 50 daerah dengan anggaran Rp 175 miliar, lalu diperluas menjadi 300 daerah pada 2026 dengan tambahan anggaran Rp 1,05 triliun.

Terakhir, pemerintah meluncurkan program perkotaan berbasis gig economy dengan pilot project di Jakarta. Program ini menyediakan ruang kerja bersama (working space) sekaligus peningkatan kualitas pemukiman, yang kemudian diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.

Dana awal Rp 2,7 triliun berasal dari Pemprov DKI dan didukung Kementerian Ekonomi Kreatif.

4 Program Lanjutan 2026

Selain delapan program utama, terdapat empat program yang akan diperpanjang ke tahun 2026. Pertama, insentif PPh Final 0,5 persen untuk UMKM yang berlaku hingga 2029, menyasar 542 ribu wajib pajak UMKM dengan anggaran Rp 2 triliun pada 2025. Kedua, perpanjangan PPh 21 DTP untuk sektor pariwisata dengan anggaran Rp 480 miliar per tahun.

Ketiga, PPh 21 DTP untuk industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan kulit, yang diperkirakan menyasar 1,7 juta pekerja dengan alokasi Rp 800 miliar.

Keempat, diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja upah maupun pekerja informal lain seperti petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga. Program ini diperkirakan menyasar 9,96 juta orang dengan anggaran Rp 753 miliar.

5 Program Penyerapan Tenaga Kerja

Paket ekonomi juga diperkuat dengan lima program yang berfokus pada penciptaan lapangan kerja. Pertama, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan target 80 ribu koperasi baru pada 2025 yang berpotensi menyerap 681 ribu orang, bahkan bisa tembus 1,3 juta orang hingga akhir tahun.

Kedua, Kampung Nelayan Merah Putih, dengan target awal 100 desa yang menyerap 8.645 tenaga kerja. Dalam jangka panjang, program ini dikembangkan hingga 4.000 titik dengan potensi menciptakan 200 ribu lapangan kerja.

Ketiga, Revitalisasi Tambak Pantura seluas 20 ribu hektar dengan serapan 168 ribu tenaga kerja. Keempat, modernisasi kapal nelayan sebanyak 1.000 unit yang mampu membuka hampir 200 ribu lapangan kerja baru.

Kelima, Perkebunan Rakyat dengan penanaman kembali 870 ribu hektar lahan komoditas seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala, yang diproyeksikan menyerap 1,6 juta tenaga kerja dalam dua tahun.