Pemerintah Buka Peluang Turunkan PPN pada 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.(MI/Insi Nantika Jelita)

PEMERINTAH melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan pemerintah menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun depan. Wacana tersebut ditujukan untuk mendorong konsumsi masyarakat.

Sebelumnya pemerintah menaikkan tarif PPN sebesar 1%, dari 11% menjadi 12% terhadap barang dan jasa mewah pada 2025.

"Ada pertanyaan, apakah ada rencana mengurangi PPN. Kita baru naikan (pajak). Kita akan lihat seperti apa (kondisi ekonomi) di akhir tahun," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) di Jakarta, Selasa (14/10).

Ia menjelaskan, pemerintah akan terlebih dahulu mengevaluasi situasi fiskal dan penerimaan negara hingga akhir tahun sebelum mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif pajak tersebut.

Ia menjelaskan, pemerintah akan terlebih dahulu mengevaluasi situasi fiskal dan penerimaan negara hingga akhir tahun sebelum mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif pajak tersebut.

"Saya sekarang belum terlalu clear, nanti akan kita lihat bisa nggak kita turunkan PPN itu untuk mendorong daya beli masyarakat. Tapi kita pelajari dulu hati-hati," tegas Menkeu.

Lebih lanjut, Purbaya menuturkan arah perekonomian nasional mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ia menjelaskan, kebijakan pemerintah yang menginjeksikan likuiditas sebesar Rp200 triliun ke perbankan sejak pertengahan September diyakini akan menggerakkan sektor riil dan memperkuat aktivitas ekonomi.

Menurutnya, dampak positif dari kebijakan tersebut akan mulai terasa sepanjang triwulan IV, yakni periode September hingga Desember, terutama melalui peningkatan konsumsi masyarakat.

“Kalau melihat tren ini, pertumbuhan ekonomi di triwulan IV bisa mencapai sekitar 5,67%,” ucapnya.

Purbaya menambahkan, jika momentum pertumbuhan tersebut terus terjaga, maka pemerintah optimistis dapat mempertahankan tren positif ekonomi tidak hanya pada 2026, tetapi juga pada tahun-tahun berikutnya. (E-4)