Pembangunan Pesantren harus Persetujuan Pemerintah Buntut Ponpes Al Khoziny Roboh

MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan pembangunan pesantren kini harus melalui persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum. Dia meminta kepada seluruh pesantren di Indonesia agar berkoordinasi dengan dinas pekerjaan umum bila ingin mendirikan bangunan.

"Tidak lagi boleh sembarangan. Tidak boleh ada bangunan yang diproses tanpa melalui persetujuan PU," ujar dia di kompleks Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, pada Selasa, 7 Oktober 2025.

Muhaimin menyatakan sudah berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Dia mengatakan Kementerian PU akan membantu dalam urusan audit pembangunan pesantren di Indonesia.

Menurut dia, meskipun pembangunan pesantren menggunakan uang sendiri, tetap harus ada izin dari pemerintah. Hal itu dilakukan agar peristiwa robohnya Pon...