Militer Kuasai Madagaskar, Pemimpin Kudeta Segera Dilantik

Andry Rajoelina speaks during the World Government Summit in Dubai on February 13, 2024(Ryan LIM / AFP)

MILITER Madagaskar mengumumkan bahwa Kolonel Michael Randrianirina akan dilantik sebagai presiden pada Jumat (17/10), menyusul pengambilalihan kekuasaan atau kudeta yang menggulingkan Presiden Andry Rajoelina. Keputusan ini muncul di tengah kecaman internasional dan penangguhan keanggotaan Madagaskar dari Uni Afrika.

Peristiwa tersebut terjadi setelah unit tentara elit Capsat mengambil alih pemerintahan pada Selasa, tak lama setelah parlemen memakzulkan Rajoelina. Presiden terguling itu disebut melarikan diri ke luar negeri ketika aksi protes semakin membesar.

Madagaskar kini menjadi bekas koloni Prancis terbaru yang jatuh ke tangan militer sejak 2020, mengikuti jejak Mali, Burkina Faso, Niger, Gabon dan Guinea.

Transisi dan Pemilu dalam Dua Tahun

Randrianirina, yang telah disahkan Mahkamah Agung sebagai presiden sementara, menyampaikan bahwa masa transisi menuju pemerintahan sipil akan berlangsung kurang dari dua tahun dengan penataan ulang lembaga negara.

"Ini bukan kudeta, ini adalah kasus pengambilan tanggung jawab karena negara ini berada di ambang kehancuran," katanya. 

Dia menegaskan rencana pemilu dalam 18 hingga 24 bulan, serta menyebut proses penunjukan perdana menteri dan pembentukan pemerintahan baru sedang dibahas bersama tokoh lokal. Transisi ini akan dipimpin oleh sebuah komite yang mencakup unsur militer, kepolisian dan gendarmerie.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis melalui media sosial oleh stasiun televisi pemerintah, disebutkan bahwa Randrianirina akan dilantik sebagai presiden pembentukan kembali Republik Madagaskar dalam sidang khidmat di Mahkamah Konstitusi Tinggi pada 17 Oktober 2025.

Randrianirina dikenal sebagai pengkritik keras pemerintahan sebelumnya dan kabarnya pernah dipenjara pada 2023 atas dugaan merencanakan kudeta.

Pengambilalihan cepat oleh militer menimbulkan respons keras dari komunitas internasional. Uni Afrika pada Rabu (15/10) seperti dikutip dari AFP bahwa mereka langsung menangguhkan keanggotaan Madagaskar. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyampaikan keprihatinan atas pergantian kekuasaan yang dianggap tidak konstitusional.

Pemerintah Prancis, melalui pernyataan resminya menekankan pentingnya menjunjung demokrasi, kebebasan sipil dan supremasi hukum. Dari Berlin, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman meminta seluruh pihak bertindak dengan hati-hati dalam situasi yang agak membingungkan ini, sementara Rusia menyerukan untuk menahan diri dan mencegah pertumpahan darah.

Badan keamanan Komunitas Pembangunan Afrika Selatan (SADC), di mana Rajoelina sebelumnya menjabat sebagai ketua bergilir, turut menyuarakan kekhawatiran. (H-4)