Kompolnas Dorong Komite Reformasi Polri Bekerja Cepat, Objektif dan Akuntabel

Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Pol Abdul Karim (kedua kanan), Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko (ketiga kiri), Dankorbrimob Polri Komjen Pol. Imam Widodo (kanan), Komisioner Kompolnas Choirul Anam (tengah) dan Dirjen Pelaya(ANTARA FOTO/Fauzan/nym.)

ANGGOTA Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menegaskan pentingnya objektivitas dan akuntabilitas kerja Komite Reformasi Polri yang baru dibentuk pemerintah.  Ia berharap komite tersebut mampu bekerja cepat dan konkret dalam merumuskan langkah-langkah pembenahan institusi kepolisian.

“Iya, harapan yang paling besar adalah komite ini memang bisa bekerja secara objektif dan komprehensif. Dan yang enggak kalah penting, cepat dan konkret,” ujar Anam saat dihubungi Media Indonesia, Senin (13/10).

Menurutnya, objektivitas menjadi kunci utama dalam memastikan reformasi berjalan sesuai arah yang diharapkan publik. Karena itu, ia menekankan pentingnya pelibatan suara masyarakat, tokoh-tokoh bangsa, hingga internal kepolisian sendiri. 

“Objektif ini jadi sangat penting, misalnya ya harus banyak mendengarkan suara publik, banyak mendengarkan juga suara berbagai tokoh, termasuk juga dari rekan-rekan kepolisian, termasuk juga dari komponen bangsa,” katanya.

Anam menilai, komite ini memiliki peluang besar untuk menumbuhkan proses reformasi yang akuntabel di tubuh Polri. Menurut dia, akuntabilitas tak bisa lahir tanpa ruang partisipasi dan keterbukaan. 

“Proses yang akuntabel itu syarat utamanya ya mendengarkan. Jadi, suara publik menjadi penting di situ, suara kepolisian jadi penting di situ, suara komponen bangsa juga penting di situ,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar komite ini tidak dipersepsikan memiliki agenda tersendiri yang terpisah dari semangat reformasi Polri secara menyeluruh. 

"Sehingga tidak dibaca sebagai satu komite atau komisi yang punya agenda sendiri,” tegasnya.

Anam yakin komite tersebut akan bekerja dengan prinsip transparansi dan partisipasi publik yang luas.

"Kami percaya komite akan bekerja secara akuntabel, secara transparan, dan dengan pelibatan partisipasi publik yang luas. Kami percaya itu,” pungkasnya. (H-4)