1 month ago
4
Warga membawa poster dukungan untuk Palestina saat aksi pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Bekasi, Jawa Barat,Minggu (7/7/2024).(ANTARA/FAKHRI HERMANSYAH )
ANGGOTA Komisi I DPR Sukamta menyebut bahwa Kementerian Luar Negeri (Kemlu) perlu proaktif untuk membantu perjuangan kemerdekaan Palestina.
Menurut dia, sangat penting bagi Indonesia memegang teguh pada konstitusi terkait menghapus segala bentuk penjajahan di dunia, guna menyikapi konflik antara Israel dan Palestina.
"Indonesia harus tetap menolak hubungan diplomatik dengan Israel dan proaktif membantu perjuangan kemerdekaan Palestina," kata Sukamta dalam rapat bersama Kemlu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin.
Bahkan, lanjut dia, Indonesia harus menolak bila ada tawaran seperti Abraham Accords atau model perjanjian lain yang memberikan keuntungan besar, tetapi memiliki syarat menjalin hubungan dengan Israel. Sikap tegas itu sejalan dengan amanah konstitusi dan nilai-nilai kemanusiaan.
Lebih lanjut Sukamta membeberkan, Indonesia melalui Kemlu juga harus memainkan peran lebih besar dalam menjaga perdamaian dunia dan memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina. Oleh sebab itu, langkah diplomasi dan politik luar negeri harus lebih diperkuat ke depannya.
Selain itu, Sukamta juga menyebut bahwa pentingnya peningkatan anggaran Kemlu dari sebanyak Rp8 triliun menjadi minimal Rp20 triliun, guna memaksimalkan aktivitas diplomasi dan politik luar negeri, sehingga upaya memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
"Harapannya, Kemlu dapat memperoleh alokasi anggaran yang lebih signifikan, mengingat perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap diplomasi dan politik luar negeri," ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR tersebut.
Ia juga menyoroti perlunya restrukturisasi infrastruktur diplomasi dan pengelolaan aset sumber daya manusia (SDM) Kemlu. "Restrukturisasi Kemenlu sudah mendesak, terutama untuk menciptakan diplomat dengan keahlian spesifik di wilayah tertentu, seperti Timur Tengah dan ASEAN," kata politisi itu.
Langkah pengelolaan SDM, tambah dia, merupakan hal penting yang diyakini akan mampu meningkatkan kinerja Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait arah dan kebijakan diplomasi Indonesia ke depannya. (Ant/H-2)
