Kemenhaj Siapkan Skema Keberangkatan Jemaah Umrah via Asrama Haji

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan pihaknya tengah merancang skema keberangkatan jemaah umrah melalui asrama haji sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi haji nasional.

“Nah, Presiden meminta kita sebagaimana supaya bisa mendukung ekosistem ekonomi haji ini untuk memperkuat national flight kita. Bagaimana caranya? Akhirnya kami sekarang sedang merancang supaya jemaah umrah itu, itu nanti berangkat dari asrama haji,” ujar Dahnil dalam rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2).

Ia menjelaskan, dalam skema tersebut, seluruh proses keberangkatan jemaah umrah akan dilakukan di asrama haji, mulai dari check-in hingga boarding pesawat.

Maskapai Garuda Indonesia akan menyediakan seluruh sarana keberangkatan sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani proses panjang di bandara.

“Dan Garuda akan menyediakan semua sarana keberangkatan misalnya jemaah umrah nanti check-in-nya semuanya prosesnya sudah selesai di asrama haji. Jadi tidak ada penumpukan di bandara, mereka ke sana langsung berangkat. Langsung boarding,” katanya.

Menurut Dahnil, kebijakan ini juga bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan asrama haji yang selama ini dinilai belum maksimal.

“Asrama haji yang rata-rata luasnya itu misalnya di Medan itu 14 hektare. Di Pondok Gede itu 15 hektare. Rata-rata asrama haji itu besarannya itu paling kecil itu asrama haji di provinsi itu misalnya di daerah Timur itu 4 hektare,” jelas Dahnil.

“Tapi pemberdayaannya itu tidak maksimal. PNBP-nya itu juga tidak maksimal. Presiden berulang kali perintahkan kepada kami bagaimana kemudian asrama haji itu bisa menjadi pusat pengembangan ekonomi haji,” lanjutnya.

Ia menyoroti besarnya potensi jemaah umrah dibandingkan haji. Saat ini, jumlah jemaah haji yang mengantre mencapai 5,7 juta orang dengan kuota keberangkatan sekitar 221 ribu orang per tahun. Sementara itu, jumlah jemaah umrah jauh lebih besar.

“Jemaah umrah setahun sekarang itu 2,6 juta orang. Itu data Dubes Saudi. Data Kementerian Agama sebelumnya 1,6 (juta),” jelasnya.

Dahnil menyebut perbedaan data tersebut kemungkinan disebabkan oleh perbedaan metode pendataan. Namun, ia menegaskan jemaah umrah merupakan ekosistem besar yang harus dikembangkan dan dilindungi, sekaligus dapat menjadi kekuatan ekonomi.

“Jadi kalau kita sebutlah yang tengah ini, 2,6 juta orang ini bagi pemerintah ini kan ekosistem. Ini semuanya harus dikembangkan, harus diberikan pelayanan perlindungan tapi juga bisa dijadikan kekuatan ekonomi,” kata Dahnil.

“Nah kita juga mendorong supaya kemudian Danantara itu juga terlibat misalnya selain Kampung Haji juga memperbaiki asrama haji-asrama haji kita. Kalau versi perintah Presiden itu coba kalian pikirkan kaji KSO (Kerja Sama Organisasi) asrama haji itu,” ucapnya.