Darurat Sampah di Sulawesi Utara, Kota Manado Dapat Teguran KLH

MANADO - Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berstatus darurat sampah. Sebanyak 13 dari 15 Kabupaten dan Kota di Sulut masuk kategori tersebut. Hanya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dan Kota Kotamobagu yang dinyatakan tak berstatus darurat sampah.

Kota Manado yang menjadi ibu kota Provinsi Sulut, bahkan telah mendapatkan surat laporan dan teguran dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama dengan lima daerah lainnya yakni Kota Bitung, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Minahasa Selatan dan Talaud.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulut, Feibe Rondonuwu. Menurutnya kelima daerah yang mendapatkan teguran tersebut karena masih menggunakan sistem open dumping pada pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Open Dumping sendiri adalah sistem pembuangan sampah di lahan terbuka tanpa penanganan khusus dan hanya menumpuk sampah begitu saja hingga dibiarkan sampai lokasi penuh lalu ditinggalkan.

Dijelaskan Feibe, selain open dumping, sejumlah indikator penyebab status darurat sampah tersebut adalah pengelolaan TPA yang belum menggunakan system sanitary landfill, maupun masih adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar.

"Hal ini sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 29 dan 44, serta Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga," ujar Feibe.

Lebih lanjut, Feibe mengungkapkan jika Gubernur Sulut telah berkomitmen penuh untuk mengambil langkah tegas dalam menghentikan praktik open dumping agar tercipta lingkungan yang bersih.

Untuk itu, pihak DLH meminta DPRD Sulut untuk memberikan dukungan termasuk memberikan penambahan anggaran pengelolaan sampah, karena hal ini menjadi prioritas dari Kementerian.

"Permasalahan sampah ini jadi perhatian dari pemerintah yang tentunya butuh dukungan dari semua pihak," ujarnya kembali.