Bupati Pati Sudewo Gagal Dimakzulkan, 36 Anggota DPRD dari 5 Partai Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mengungkapkan, setelah laporan pansus hak angket dipaparkan dalam rapat paripurna, agenda dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat. Pada momen itu, hanya Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang memilih rekomendasi pemakzulan. 

Mengacu pada laporan pansus hak angket, terdapat beberapa hal yang disorot PDIP, salah satunya terkait keputusan Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen. Menurut mereka, kebijakan tersebut tidak transparan, merugikan masyarakat, serta bertentangan dengan prinsip keadilan. 

Selain itu, Fraksi PDIP menilai, Sudewo telah melakukan rotasi, promosi, demosi, ASN yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Mereka berpendapat, hal itu menunjukkan indikasi penyalahgunaan wewenang oleh bupati. 

Atas dasar penilaian tersebut, Fraksi PDIP merekomendasikan agar Sudewo dimakzulkan. Namun sikap PDIP tidak diikuti enam fraksi lainnya, yakni Gerindra, PKB, PPP, Golkar, Demokrat, dan PKS. Mereka memilih memberikan kesempatan kepada Sudewo melanjutkan kepemimpinanannya dengan rekomendasi perbaikan kinerja. 

"PDI Perjuangan melihat dari hasil laporan pansus bahwa Bupati Pati layak dimakzulkan. Tapi enam fraksi lainnya menginginkan agar Pak Bupati diberi kesempatan memperbaiki kinerja ke depan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, seusai rapat paripurna. 

Dia menerangkan, hasil rapat paripurna diputuskan melalui mekanisme voting. Rekomendasi yang dipilih harus didukung minimal dua per tiga dari 50 anggota DPRD Pati. 

Ali, yang berasal dari Fraksi PDIP, mengatakan, dari 49 anggota DPRD Pati yang hadir dalam rapat paripurna, sebanyak 36 di antaranya menolak pemakzulan dan memilih opsi rekomendasi perbaikan kinerja. “Jadi, hasil rapat paripurna hak menyatakan pendapat memutuskan bahwa rekomendasinya berupa perbaikan kinerja Bupati Pati ke depan,” ujarnya.

Ali menambahkan, hasil tersebut akan diteruskan kepada Bupati Pati, dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri. Karena hasilnya bukan berupa pemakzulan, maka tidak akan diajukan ke Mahkamah Agung (MA).

“Kalau berupa pemakzulan, baru ke MA. Tapi karena hasilnya rekomendasi perbaikan, tidak perlu,” ucapnya.

Meski usulan fraksinya tersisih dalam voting, Ali menerima. "Apa pun hasilnya, itu sah menurut aturan. Kami dari PDI Perjuangan menghormati keputusan tersebut dan siap menerima segala konsekuensinya,” kata Ali. 

“Setelah ini, kami akan melakukan pemantauan dan koordinasi lebih dekat agar kinerja Pak Bupati ke depan bisa lebih baik,” tambah Ali.