3 Sumber Dana Ini Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur IKN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di abupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.(Dok. Otorita IKN)

PEMBANGUNAN infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, digerakkan oleh tiga skema pendanaan utama. Dana tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.

“Ada tiga sumber utama pembiayaan pembangunan infrastruktur IKN,” ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dikutip dari Antara, Sabtu (1/11).

Basuki merinci, alokasi dari APBN mencapai Rp48,8 triliun untuk periode 2025–2028, KPBU senilai Rp158,72 triliun (per Oktober 2025), serta investasi swasta murni sebesar Rp66,3 triliun. Ketiga sumber tersebut menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan tahap kedua IKN.

Tahap Kedua: Legislatif dan Yudikatif Perkuat Konsep Trias Politica

Tahap kedua pembangunan IKN menitikberatkan pada pembentukan ekosistem kawasan legislatif dan yudikatif, sebagai pelengkap kawasan eksekutif yang telah rampung di tahap pertama. Langkah ini menjadi manifestasi konkret konsep trias politica yang menegaskan pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Kompleks legislatif dibangun di atas lahan 42 hektare dengan anggaran Rp8,5 triliun (2025-2027), mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, museum, dan gedung kerja.

Sementara itu, kompleks yudikatif berdiri di atas 15 hektare lahan dengan nilai proyek Rp3,1 triliun, terdiri dari Gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.

Pembangunan Dipercepat, Fondasi Pemerintahan Modern Ditegakkan

Pekerjaan fisik tahap dua akan dimulai November 2025 dan ditargetkan rampung dalam 25 bulan. Kecepatan pembangunan akan ditopang oleh Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, yang secara resmi menetapkan IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia.

“Dengan dimulainya pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, fondasi IKN sebagai pusat pemerintahan modern, inklusif, dan berkelanjutan kian kokoh,” tegas Basuki.

Lebih dari sekadar membangun infrastruktur, tahap ini diharapkan menciptakan ekosistem pemerintahan, sosial, dan ekonomi yang terintegrasi — memberikan dampak nyata bagi aparatur negara, pekerja konstruksi, dan masyarakat sekitar. (Z-10)