Presiden Prabowo Instruksikan Kementerian Terima Masukan Publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk membuka pintu bagi masyarakat yang ingin memberikan masukan dan kritik. Arahan ini disampaikan pada pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, bersama pimpinan partai politik dan lembaga negara. Prabowo menekankan pentingnya mendengar aspirasi publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap aspirasi yang murni dari masyarakat. Ia berjanji untuk mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti setiap masukan yang diberikan. Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Selain itu, Prabowo menekankan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai. Ia memperingatkan bahwa tindakan anarkis, seperti merusak fasilitas umum, penjarahan, dan ancaman lainnya, merupakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, TNI dan Polri diperintahkan untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, hadir juga beberapa tokoh politik seperti Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan pimpinan partai politik pendukung pemerintah. Setelah pertemuan, Prabowo melanjutkan dengan memimpin sidang kabinet di Kantor Presiden RI.

Usai sidang kabinet, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menggelar jumpa pers bersama pimpinan TNI dan Polri, termasuk Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, untuk menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam melindungi rakyat dan menegakkan hukum.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara