NasDem Minta RAPBN 2026 Diprioritaskan untuk Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi

nggota DPR Fraksi Partai NasDem Ratih Megasari Singkarru menyampaikan pandangan fraksi saat rapat paripurna pembukaan masa sidang di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).(MI/SUSANTO)

FRAKSI Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas utama dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

“Melalui optimalisasi pendapatan negara, penguatan tata kelola, serta keberanian menjalankan kebijakan countercyclical (kontra-siklus) yang terukur, pemerintah menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan berpihak kepada rakyat,” kata Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi NasDem dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8).

Ratih menjelaskan Fraksi NasDem menyetujui RUU tentang APBN 2026 beserta Nota Keuangan untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. RAPBN 2026 adalah peta jalan yang mencerminkan arah kebijakan ekonomi sekaligus visi pembangunan nasional.

“Fraksi Partai NasDem menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.

Ratih mengatakan Fraksi NasDem berpandangan, RAPBN 2026 berfungsi sebagai kompas, bukan hanya untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk memastikan transformasi struktural yang berkeadilan, berdaya saing, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

“Dokumen ini menjadi arsitektur fiskal pertama yang sepenuhnya dirancang oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak resmi dilantik 20 Oktober 2024. Lebih dari sekadar deretan angka dan alokasi belanja, RAPBN 2026 adalah peta jalan yang mencerminkan arah kebijakan ekonomi sekaligus visi pembangunan nasional,” tegas Ratih.

Ratih menilai RAPBN 2026 yang disusun pemerintah telah didasarkan pada pertimbangan matang tentang asumsi dasar makro, penerimaan dan belanja negara, serta defisit dan pembiayaan, sebagai dasar kuat memetakan postur anggaran 2026.

“Semoga catatan yang telah kami sampaikan dapat menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan RAPBN 2026 sehingga dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tukas Ratih. (P-4)