KPK soal Dampak Korupsi Haji: Masif, Waktu Berangkat Jemaah Jadi Bergeser

KPK mengungkap adanya kerugian yang dialami umat Islam imbas adanya dugaan korupsi kuota haji 2024.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut dampak korupsi tersebut cukup masif dengan mengakibatkan pergeseran waktu keberangkatan jemaah haji.

"Ya bicara kerugian umat ya terkait dengan waktu tunggu ini bisa dibilang menjadi salah satu dampak yang cukup masif, ya," kata Budi kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/8).

Perkara ini bermula pada 2023, saat pertemuan antara Presiden ke-7 RI Jokowi dengan Pemerintah Arab Saudi. Di sana, Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak 20 ribu.

Adapun tambahan kuota tersebut semestinya untuk kuota haji reguler. Sebab, alasannya adalah pemotongan masa tunggu.

Jika merujuk pada ketentuan perundang-undangan, maka jatah kuota haji reguler yakni 18.400 atau sebesar 92 persen. Sementara, sisanya sebesar 1.600 dialokasikan untuk kuota haji khusus.

Akan tetapi, kuota haji tambahan tersebut justru diduga dibagi rata masing-masing 50 persen untuk kuota haji reguler dan khusus.

Menurut Budi, pergeseran kuota itu pun turut mempengaruhi waktu keberangkatan jemaah haji Indonesia.

"Artinya, ada jemaah-jemaah yang kemudian antreannya juga digeser, yang seharusnya berangkat menggunakan kuota reguler di tahun ini, misalnya begitu, karena kemudian ada kuota khusus, ya kan maka bisa berdampak pada pergeseran keberangkatan itu juga," tutur Budi.

"Artinya, itu ada dampak juga yang ditimbulkan dari adanya diskresi penggeseran ini, tentu selain dengan kerugian keuangan negara yang menjadi fokus dari penanganan perkara ini juga," pungkasnya.

Perkara ini berawal saat Presiden ke-7 Jokowi pada 2023, bertemu dengan Pemerintah Arab Saudi dan mendapat 20 ribu kuota tambahan haji.

KPK menduga asosiasi travel haji yang mendengar informasi itu kemudian menghubungi pihak Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas masalah pembagian kuota haji.

Mereka diduga berupaya agar kuota haji khusus ditetapkan lebih besar dari ketentuan yang berlaku. Seharusnya kuota haji khusus hanya diperbolehkan maksimal 8 persen dari total kuota haji Indonesia.

Diduga, ada rapat yang menyepakati kuota haji tambahan akan dibagi rata antara haji khusus dan reguler 50%-50%.

Keputusan itu juga tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Menag saat itu, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. KPK masih mendalami keterkaitan SK itu dengan rapat yang digelar sebelumnya.

Selain itu, KPK menemukan adanya dugaan setoran yang diberikan para pihak travel yang mendapat kuota haji khusus tambahan ke oknum di Kemenag.

Besaran setoran yang dibayarkan berkisar antara USD 2.600 hingga 7.000 per kuota. Perbedaan biaya tersebut bergantung pada besar kecilnya travel haji itu sendiri.